Oleh : Andrias Soesilo
JAKARTA, Perekonomian global membutuhkan tenaga-tenaga baru yang produktif, inovatif, dan cakap luar dalam. Pekerja tak lagi cukup hanya terampil tangannya, tetapi juga mesti pandai membawa diri di lingkungan yang semakin multibudaya.
Dibutuhkan proses standarisasi pendidikan kejuruan, karena terdapat gap antara kebutuhan industri dan ketrampilan yang ada saat ini.
Salah satu penyumbang terbesar tenaga kerja semacam ini adalah lulusan sekolah menengah kejuruan (SMK) dan politeknik. Namun, sudah pasti, tenaga cakap hanya akan lahir dari lembaga pendidikan yang berkualitas pula.
Di Indonesia, posisi sekolah kejuruan dianggap banyak orang menguntungkan, karena lulusannya bisa meneruskan kuliah, langsung bekerja, atau kuliah sambil bekerja. Tak mengherankan, jumlah peminatnya terus naik dari tahun ke tahun.
Kondisi tersebut disadari Kementerian Pendidikan Nasional (Kemendiknas) dengan menargetkan pertambahan SMK secara signifikan, misalnya. Saat ini, rasio SMK dibandingkan dengan SMA masih seimbang, 50:50, dengan jumlah SMK mencapai 7.719. Pada 2014 nanti, rasio yang diinginkan adalah 67:33, dengan jumlah SMK mencapai 9.793, baik negeri maupun swasta.
Kesungguhan pemerintah memajukan pendidikan sekaligus memangkas jumlah pengangguran patut dipuji. Hanya saja, target tinggi tersebut mesti dibarengi dengan peningkatan mutu.
"Berdasarkan hasil pertemuan antara British Council bersama Departemen Pendidikan, BAPPENAS, dan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) ditemukan bahwa ada kebutuhan untuk proses standarisasi pendidikan kejuruan, karena terdapat gap antara kebutuhan dari industri dengan ketrampilan yang dihasilkan oleh institusi pendidikan saat ini," jelas Manager English & Education British Council Andrias Soesilo di acara Policy Dialogue: Skills for Employability di Jakarta, Selasa (9/3/2010).
Untuk itu, Andrias menambahkan, perlu dikembangkan kurikulum yang up to date, berkualitas, dan relevan dengan kebutuhan rill di lapangan. Harapannya, dialog dan workshop sampai besok, Rabu (10/3/2010), ini bakal menghasilkan rekomendasi-rekomendasi praktis dua arah yang berkenaan dengan dunia industri dan kerjasama berbagai pihak dalam upaya peningkatan mutu pendidikan dengan meningkatkan fasilitas kampus dan kualitas tenaga pengajarnya.
Sumber : http://edukasi.kompas.com
JAKARTA, Perekonomian global membutuhkan tenaga-tenaga baru yang produktif, inovatif, dan cakap luar dalam. Pekerja tak lagi cukup hanya terampil tangannya, tetapi juga mesti pandai membawa diri di lingkungan yang semakin multibudaya.
Dibutuhkan proses standarisasi pendidikan kejuruan, karena terdapat gap antara kebutuhan industri dan ketrampilan yang ada saat ini.
Salah satu penyumbang terbesar tenaga kerja semacam ini adalah lulusan sekolah menengah kejuruan (SMK) dan politeknik. Namun, sudah pasti, tenaga cakap hanya akan lahir dari lembaga pendidikan yang berkualitas pula.
Di Indonesia, posisi sekolah kejuruan dianggap banyak orang menguntungkan, karena lulusannya bisa meneruskan kuliah, langsung bekerja, atau kuliah sambil bekerja. Tak mengherankan, jumlah peminatnya terus naik dari tahun ke tahun.
Kondisi tersebut disadari Kementerian Pendidikan Nasional (Kemendiknas) dengan menargetkan pertambahan SMK secara signifikan, misalnya. Saat ini, rasio SMK dibandingkan dengan SMA masih seimbang, 50:50, dengan jumlah SMK mencapai 7.719. Pada 2014 nanti, rasio yang diinginkan adalah 67:33, dengan jumlah SMK mencapai 9.793, baik negeri maupun swasta.
Kesungguhan pemerintah memajukan pendidikan sekaligus memangkas jumlah pengangguran patut dipuji. Hanya saja, target tinggi tersebut mesti dibarengi dengan peningkatan mutu.
"Berdasarkan hasil pertemuan antara British Council bersama Departemen Pendidikan, BAPPENAS, dan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) ditemukan bahwa ada kebutuhan untuk proses standarisasi pendidikan kejuruan, karena terdapat gap antara kebutuhan dari industri dengan ketrampilan yang dihasilkan oleh institusi pendidikan saat ini," jelas Manager English & Education British Council Andrias Soesilo di acara Policy Dialogue: Skills for Employability di Jakarta, Selasa (9/3/2010).
Untuk itu, Andrias menambahkan, perlu dikembangkan kurikulum yang up to date, berkualitas, dan relevan dengan kebutuhan rill di lapangan. Harapannya, dialog dan workshop sampai besok, Rabu (10/3/2010), ini bakal menghasilkan rekomendasi-rekomendasi praktis dua arah yang berkenaan dengan dunia industri dan kerjasama berbagai pihak dalam upaya peningkatan mutu pendidikan dengan meningkatkan fasilitas kampus dan kualitas tenaga pengajarnya.
Sumber : http://edukasi.kompas.com
0 komentar:
Posting Komentar