Oleh : Iftida Yassar
JAKARTA, Pemerintah, dalam hal ini Kementrian Pendidikan Nasional (Kemendiknas), tidak melakukan maping terhadap para lulusan bidang pendidikan vokasi sebagai sumber daya siap pakai yang sebetulnya sangat dibutuhkan oleh para pemilik dunia usaha.
Setiap tahun sekolah selalu meluluskan sumber daya baru yang kompetensinya masih terus saja dipertanyakan dan tidak merata.
Demikian dipaparkan Ketua Komite Tetap Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri-Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) Iftida Yasar di acara diskusi Policy Dialogue: Skills for Employability, yang digelar oleh British Council Indonesia di Jakarta, Rabu (10/3/2010).
"Dunia usaha berharap besar akan adanya pemetaan itu, sebab setiap tahun sekolah selalu meluluskan sumber daya baru yang kompetensinya masih terus saja dipertanyakan dan tidak merata," ujar Iftida.
Menurutnya, fungsi Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP)-Kemendiknas mestinya bisa mempersiapkan kesepakatan regional dalam hal standarisasi kompetensi lulusan yang bukan hanya diakui di Indonesia dalam skala nasional, tetapi juga di kancah ASEAN, Asia Pafisik, hingga Eropa dan Amerika Serikat (AS).
"Tanpa pemetaan itu para pemilik usaha harus meng-create lagi kompetensi lulusan-lulusan kita, padahal harusnya hal itu sudah dibangun di sekolah dan diketahui dengan jelas oleh Kemendiknas sebagai sebuah database," ujar Iftida.
Sebaliknya, tambah Iftida, ketika masuk ke dunia kerja, perusahaan hanya tinggal membentuk product knowledge pada SDM barunya. "Karena mereka sudah tahu sejauh apa inisiatif lulusan tersebut, bagaimana kepribadian mereka, secepat apa adaptasi mereka terhadap teknologi baru dan sebagainya yang sudah didapatkan di sekolah," tambah Iftida.
Sumber : http://edukasi.kompas.com
JAKARTA, Pemerintah, dalam hal ini Kementrian Pendidikan Nasional (Kemendiknas), tidak melakukan maping terhadap para lulusan bidang pendidikan vokasi sebagai sumber daya siap pakai yang sebetulnya sangat dibutuhkan oleh para pemilik dunia usaha.
Setiap tahun sekolah selalu meluluskan sumber daya baru yang kompetensinya masih terus saja dipertanyakan dan tidak merata.
Demikian dipaparkan Ketua Komite Tetap Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri-Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) Iftida Yasar di acara diskusi Policy Dialogue: Skills for Employability, yang digelar oleh British Council Indonesia di Jakarta, Rabu (10/3/2010).
"Dunia usaha berharap besar akan adanya pemetaan itu, sebab setiap tahun sekolah selalu meluluskan sumber daya baru yang kompetensinya masih terus saja dipertanyakan dan tidak merata," ujar Iftida.
Menurutnya, fungsi Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP)-Kemendiknas mestinya bisa mempersiapkan kesepakatan regional dalam hal standarisasi kompetensi lulusan yang bukan hanya diakui di Indonesia dalam skala nasional, tetapi juga di kancah ASEAN, Asia Pafisik, hingga Eropa dan Amerika Serikat (AS).
"Tanpa pemetaan itu para pemilik usaha harus meng-create lagi kompetensi lulusan-lulusan kita, padahal harusnya hal itu sudah dibangun di sekolah dan diketahui dengan jelas oleh Kemendiknas sebagai sebuah database," ujar Iftida.
Sebaliknya, tambah Iftida, ketika masuk ke dunia kerja, perusahaan hanya tinggal membentuk product knowledge pada SDM barunya. "Karena mereka sudah tahu sejauh apa inisiatif lulusan tersebut, bagaimana kepribadian mereka, secepat apa adaptasi mereka terhadap teknologi baru dan sebagainya yang sudah didapatkan di sekolah," tambah Iftida.
Sumber : http://edukasi.kompas.com
0 komentar:
Posting Komentar