DPRD DKI Jakarta
Ferrial Sofyan (Dok. Berita Jakarta)Ada pemandangan tak biasa di seputar gedung DPRD DKI Jakarta sepanjang pekan lalu dan pekan ini. Puluhan mobil mahal milik anggota dewan yang biasanya berjajar di halaman parkir kali itu seperti lenyap ditelan bumi. Nyaris tak tampak satu pun. Begitu juga kondisi di dalam gedung tempat wakil rakyat yang terhormat itu berkantor. Lengang, tak ada orang. Padahal, saat itu bukan masanya reses.
Ke manakah gerangan mereka? Eh, ternyata seluruh anggota dewan, jumlahnya 94 orang, sedang mengunjungi Bali. Pemberangkatannya dilakukan secara bergilir per komisi. Diawali keberangkatan Komisi E pada Selasa pekan lalu, disusul Komisi A dan Komisi B sehari berselang, lalu esoknya Komisi C dan Komisi D. Lengkaplah seluruh anggota DPRD DKI yang baru tiga bulan bertugas itu ngumpul di Pulau Dewata.
Memang acara ke Bali tersebut merupakan kunjungan kerja anggota dewan. Masing-masing komisi selama lima hari. "Acaranya sudah terjadwal. Dalam setahun, ada agenda satu kali kunjungan kerja. Bentuknya studi banding terkait tugas bidang masing-masing komisi," kata Kepala Bagian Humas DPRD DKI, Zulkarnaen. Menurut Zulkarnaen, berdasarkan rapat-rapat komisi --yang kebetulan atau tidak, punya interest yang sama ke Bali-- maka Bali pun disepakati sebagai daerah tujuan.
Adapun anggarannya, seperti diungkapkan Kepala Sub-Bagian Keuangan DPRD DKI, Dame Aritonang, berjumlah Rp 987 juta, termasuk tiket pesawat. Tiap-tiap anggota mendapat uang saku Rp 400.000 per malam dan uang penginapan Rp 1,1 juta semalam. Tapi Ketua DPD Partai Gerindra Jakarta, M. Taufik, mengaku mendapat informasi bahwa uang saku setiap peserta kunjungan kerja itu Rp 5 juta per malam.
Kegiatan ke Bali ini tercium wartawan, yang dengan senang hati memublikasikannya. Tak ayal, kecaman pun dilontarkan sejumlah penggiat LSM ke DPRD DKI. Mereka menilai acara kunjungan ke Pulau Dewata itu "sekadar pelesiran dan menghamburkan anggaran di akhir tahun".
Pengamat anggaran dari Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran, Yuna Farhan, menilai perjalanan dinas anggota DPRD DKI Jakarta itu kurang relevan dan cenderung membebani anggaran. "Lebih penting melakukan kunjungan ke kawasan Jakarta yang belum semuanya dikunjungi anggota dewan," katanya.
Koordinator Himpunan Masyarakat untuk Kemanusiaan (Humanika) Jakarta, Saeful Jihad, merasa heran dengan alasan pihak DPRD bahwa kunjungan ke Bali itu untuk mempelajari kelebihan yang dicapai Provinsi Bali. Pasalnya, sepengetahuan Saeful, DKI telah banyak mendapat kunjungan dari DPRD provinsi lain untuk percontohan.
"Apa iya Bali lebih baik dari DKI?" ucap Saeful, yang menilai para anggota dewan itu sekadar pelesiran. Maklum, kunjungan itu dilakukan dalam rombongan jumlah besar. Selama ini, kunjungan kerja DPRD DKI dilakukan dalam rombongan kecil dan tidak serentak ke satu provinsi. Saking geramnya, Humanika Jakarta memajang spanduk berisi cibiran di gedung DPRD DKI Jakarta. Bunyinya: "Hey Wakil Rakyat (DPRD) Bagi Dong Oleh-oleh dari Bali."
Koordinator Indonesia Corruption Watch, Danang Widoyoko, pesimistis atas manfaat kunjungan kerja itu. "Nggak ada yang bisa dipelajari (dari kunjungan kerja ke Bali)," katanya kepada Lufti Avianto dari Gatra. "Masak ngeliat sampah ke Bali. Itu mah piknik," katanya lagi.
Ketua DPRD DKI, Ferrial Sofyan, menampik tudingan bahwa kunjungan kerja anggota dewan itu sekadar pelesiran. Ia menegaskan, kunjungan kerja ke Bali itu untuk melihat dan mempelajari kemajuan yang telah dicapai provinsi tersebut. "Bali bisa dijadikan contoh dari berbagai sektor. Misalnya, struktur pemerintahannya, kegiatan UKM (usaha kecil dan menengah), pariwisata, pendidikan, kesehatan, dan penanganan sampah," ujar Ferrial.
Kalau begitu, mari kita buktikan hasil kongkret kunjungan kerja itu
Sumber : http://www.gatra.com
Ferrial Sofyan (Dok. Berita Jakarta)Ada pemandangan tak biasa di seputar gedung DPRD DKI Jakarta sepanjang pekan lalu dan pekan ini. Puluhan mobil mahal milik anggota dewan yang biasanya berjajar di halaman parkir kali itu seperti lenyap ditelan bumi. Nyaris tak tampak satu pun. Begitu juga kondisi di dalam gedung tempat wakil rakyat yang terhormat itu berkantor. Lengang, tak ada orang. Padahal, saat itu bukan masanya reses.
Ke manakah gerangan mereka? Eh, ternyata seluruh anggota dewan, jumlahnya 94 orang, sedang mengunjungi Bali. Pemberangkatannya dilakukan secara bergilir per komisi. Diawali keberangkatan Komisi E pada Selasa pekan lalu, disusul Komisi A dan Komisi B sehari berselang, lalu esoknya Komisi C dan Komisi D. Lengkaplah seluruh anggota DPRD DKI yang baru tiga bulan bertugas itu ngumpul di Pulau Dewata.
Memang acara ke Bali tersebut merupakan kunjungan kerja anggota dewan. Masing-masing komisi selama lima hari. "Acaranya sudah terjadwal. Dalam setahun, ada agenda satu kali kunjungan kerja. Bentuknya studi banding terkait tugas bidang masing-masing komisi," kata Kepala Bagian Humas DPRD DKI, Zulkarnaen. Menurut Zulkarnaen, berdasarkan rapat-rapat komisi --yang kebetulan atau tidak, punya interest yang sama ke Bali-- maka Bali pun disepakati sebagai daerah tujuan.
Adapun anggarannya, seperti diungkapkan Kepala Sub-Bagian Keuangan DPRD DKI, Dame Aritonang, berjumlah Rp 987 juta, termasuk tiket pesawat. Tiap-tiap anggota mendapat uang saku Rp 400.000 per malam dan uang penginapan Rp 1,1 juta semalam. Tapi Ketua DPD Partai Gerindra Jakarta, M. Taufik, mengaku mendapat informasi bahwa uang saku setiap peserta kunjungan kerja itu Rp 5 juta per malam.
Kegiatan ke Bali ini tercium wartawan, yang dengan senang hati memublikasikannya. Tak ayal, kecaman pun dilontarkan sejumlah penggiat LSM ke DPRD DKI. Mereka menilai acara kunjungan ke Pulau Dewata itu "sekadar pelesiran dan menghamburkan anggaran di akhir tahun".
Pengamat anggaran dari Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran, Yuna Farhan, menilai perjalanan dinas anggota DPRD DKI Jakarta itu kurang relevan dan cenderung membebani anggaran. "Lebih penting melakukan kunjungan ke kawasan Jakarta yang belum semuanya dikunjungi anggota dewan," katanya.
Koordinator Himpunan Masyarakat untuk Kemanusiaan (Humanika) Jakarta, Saeful Jihad, merasa heran dengan alasan pihak DPRD bahwa kunjungan ke Bali itu untuk mempelajari kelebihan yang dicapai Provinsi Bali. Pasalnya, sepengetahuan Saeful, DKI telah banyak mendapat kunjungan dari DPRD provinsi lain untuk percontohan.
"Apa iya Bali lebih baik dari DKI?" ucap Saeful, yang menilai para anggota dewan itu sekadar pelesiran. Maklum, kunjungan itu dilakukan dalam rombongan jumlah besar. Selama ini, kunjungan kerja DPRD DKI dilakukan dalam rombongan kecil dan tidak serentak ke satu provinsi. Saking geramnya, Humanika Jakarta memajang spanduk berisi cibiran di gedung DPRD DKI Jakarta. Bunyinya: "Hey Wakil Rakyat (DPRD) Bagi Dong Oleh-oleh dari Bali."
Koordinator Indonesia Corruption Watch, Danang Widoyoko, pesimistis atas manfaat kunjungan kerja itu. "Nggak ada yang bisa dipelajari (dari kunjungan kerja ke Bali)," katanya kepada Lufti Avianto dari Gatra. "Masak ngeliat sampah ke Bali. Itu mah piknik," katanya lagi.
Ketua DPRD DKI, Ferrial Sofyan, menampik tudingan bahwa kunjungan kerja anggota dewan itu sekadar pelesiran. Ia menegaskan, kunjungan kerja ke Bali itu untuk melihat dan mempelajari kemajuan yang telah dicapai provinsi tersebut. "Bali bisa dijadikan contoh dari berbagai sektor. Misalnya, struktur pemerintahannya, kegiatan UKM (usaha kecil dan menengah), pariwisata, pendidikan, kesehatan, dan penanganan sampah," ujar Ferrial.
Kalau begitu, mari kita buktikan hasil kongkret kunjungan kerja itu
Sumber : http://www.gatra.com
0 komentar:
Posting Komentar